Hadiri Rakor Penanganan Karhutla, Bupati Diwakili Pj Sekda Sampaikan Permasalahan Teknis dalam Penanganan Karhutla di Kuansing

Pekanbaru - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dr. H. Fahdiansyah, SpOG bersama Kapolres Kuansing AKBP Angga F Herlambang, S.I.K., SH menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Balai Serindit kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (28/04/2025).

Rapar Koordinasi (Rakor) ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) H. Abdul Wahid, M. Si didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, serta dihadiri oleh Unsur Forkopimda Riau, Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perwakilan BMKG.

Pj. Sekda, Fahdiansyah pada kesempatan itu menyampaikan permasalahan teknis dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kuansing, terutama terkait penanganan di daerah kawasan Hutan Lindung Margasatwa.

"Pada tahun 2023 s/d 2024 Kuansing mengalami peningkatan titik api yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Rimbang Baling dan Kawasan Hutan Bukit Batabuah. Permasalahannya adalah terkait akses transportasi kesana dan sulitnya untuk mengungkap siapa perambah lahan di kawasan tersebut," terangnya.

Selanjutnya, Pj. Sekda mengungkapkan permasalahan dan meminta saran kepada Gubernur Riau terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penanganan akibat dari terjadinya bencana alam.

"Harapannya pak Gubri, tahapan penggunaannya dapat lebih ditata dengan mudah, kerana bencana alam itu penanganannya harus cepat dan segera. Seperti halnya kami telah mengusulkan pembuatan kembali jembatan yang telah hancur akibat banjir pada tahun 2022 lalu, dan kami berharap ini bisa diusulkan kembali dari BNPB," pinta Sekda.

Menanggapi hal itu, Gubri Abdul Wahid menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah melakukan pemetaan terhadap Daerah-daerah rawan terjadi Karhutla. "Saat ini kita sudah lakukan pemetaan, kedepannya perlu dilakukan koordinasi terhadap Desa-desa yang akan diberikan bantuan fasilitas penanggulangan bencana alam atau Karhutla," ungkapnya.

Sementara Kepala BNPB, Suharyanto menjelaskan bahwa ketika terjadi kebakaran, baik itu di Kawasan Hutan Lindung maupun Lahan Pribadi tentunya harus segera di padamkan, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. "Terkhusus untuk lokasi yang tidak memungkinkan di tempuh dengan kendaraan darat nantinya bisa kita gunakan waterboombing atau lewat udara, intinya harus saling koordinasi," pungkasnya.